Banggar DPR Desak Percepatan Anggaran Bencana Sumatra

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti lambannya koordinasi anggaran dalam penanganan bencana di Sumatra.

Kondisi ini menyebabkan TNI masih harus menanggung beban swadaya dalam mobilisasi alat. ​Said menekankan perlunya kebijakan anggaran yang cepat dan pruden dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengatasi permasalahan ini.​

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Aktor Senayan.

Anggaran Tersedia, Koordinasi Terkendala

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebenarnya telah mengalokasikan dana on call sekitar Rp500 miliar. Dana ini khusus diperuntukkan bagi penanganan bencana di Sumatra sepanjang tahun 2025, menunjukkan ketersediaan sumber daya finansial.

Namun, menurut Said, lambatnya penyerapan dana ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang cepat. Seharusnya, TNI tidak perlu menggunakan dana swadaya jika BNPB sebagai lead sector lebih sigap dalam mengajukan anggaran kepada Kemenkeu.

Kemenkeu, kata Said, akan lebih cepat merespons dukungan anggaran jika BNPB mampu mengoordinasikan kebutuhan dengan lebih baik. Ini termasuk kebutuhan yang diperlukan oleh TNI AD, seperti untuk pembangunan jembatan bailey yang sangat vital.

Pentingnya Kecepatan Dan Efisiensi Dalam Penanganan Bencana

Jembatan bailey, sebagai jembatan darurat, adalah aset penting milik Zeni Tempur TNI AD yang berfungsi membuka akses di daerah terisolasi. Said berharap BNPB dapat lebih tanggap dan gesit dalam pengajuan anggaran untuk mobilisasi serta pemasangan jembatan ini.

Biaya mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey dianggap tidak terlalu besar. Oleh karena itu, Said meyakini bahwa proses ini dapat dilakukan dengan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan optimal, menghindari penundaan yang tidak perlu.

Said menegaskan bahwa kecepatan penanganan bencana adalah kunci utama. Jangan sampai prosedur birokrasi yang berbelit-belit menghambat upaya penyelamatan rakyat. Keselamatan masyarakat harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan penanganan bencana.

Baca Juga: DPR Yakin 2026 Jadi Tahun Kebangkitan Ekonomi Pancasila, Indonesia Siap Makmur!

Evaluasi Koordinasi Lintas Sektor Untuk Masa Depan

Said berharap agar pengalaman ini menjadi pelajaran berharga untuk evaluasi ke depan. Peran koordinasi lintas sektor antar Kementerian/Lembaga yang menjadi lead sector harus ditingkatkan agar lebih gesit dan responsif terhadap kondisi darurat.

Ia menekankan agar penanganan bencana tidak berlarut-larut akibat pola koordinasi yang lemah antar sektor. DPR mendukung penuh upaya TNI AD dalam memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membantu masyarakat.

DPR juga mendukung rencana Presiden Prabowo untuk menambah pembelian jembatan bailey. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembukaan akses di daerah-daerah terisolasi di Sumatra, menunjukkan komitmen terhadap kesiapsiagaan bencana.

Alokasi Anggaran Dan Kesiapan Pemerintah

Selain dana on call, APBN 2025 juga memiliki alokasi anggaran di Pos Belanja Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Anggaran ini dapat digunakan oleh pemerintah jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penanganan bencana di Sumatra.

Ini menunjukkan bahwa secara prinsip, alokasi anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra sebenarnya sudah ada. Permasalahannya terletak pada percepatan koordinasi dan pengorganisasian di lapangan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif.

Said menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan. Hal ini akan memastikan bahwa setiap dana yang tersedia dapat segera dialirkan dan digunakan untuk kepentingan penanganan bencana.

Jangan lewatkan update berita seputaran Aktor Senayan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.