Anggota Komisi VI Kawendra Tegaskan DPR Kawal Pemulihan di Aceh
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal proses pemulihan di Aceh yang terdampak bencana alam.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul laporan kerusakan infrastruktur, rumah warga, serta aktivitas ekonomi yang terganggu akibat rangkaian bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
DPR menilai pemulihan Aceh tidak bisa berjalan setengah-setengah dan harus dilakukan secara terukur, cepat, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Temukan rangkuman informasi menarik tentang rakyat lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Aktor Senayan.
Kawendra Soroti Dampak Bencana Terhadap Ekonomi Rakyat
Dalam keterangannya, Kawendra menyoroti dampak besar bencana terhadap denyut ekonomi masyarakat Aceh. Aktivitas perdagangan, distribusi logistik, serta usaha mikro dan kecil dilaporkan mengalami gangguan serius akibat rusaknya akses jalan dan fasilitas umum.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperpanjang masa pemulihan jika tidak segera ditangani secara komprehensif.
Menurutnya, pemulihan Aceh tidak hanya soal membangun kembali rumah dan infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan roda ekonomi masyarakat kembali berputar.
DPR mendorong agar program bantuan dan stimulus ekonomi benar-benar menyentuh pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Kawendra menilai, tanpa intervensi yang tepat, masyarakat akan kesulitan bangkit dari tekanan ekonomi pascabencana.
Pemerintah Pusat Jadi Perhatian DPR
Sebagai anggota Komisi VI, Kawendra secara khusus menekankan peran strategis BUMN dalam proses pemulihan Aceh.
Ia menyebut BUMN harus hadir tidak hanya sebagai pelaksana proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi. Keterlibatan BUMN dinilai penting untuk mempercepat pembangunan fasilitas vital seperti jalan, jembatan, dan sarana distribusi logistik.
Selain itu, DPR meminta pemerintah pusat memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif. Kawendra menegaskan bahwa tumpang tindih kebijakan dan lambannya birokrasi harus dihindari agar bantuan tidak terhambat.
DPR berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara aktif agar anggaran pemulihan digunakan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Baca Juga: Anggota DPR Desak Tambah Polhut Lawan Pembalakan Liar Hutan Aceh
Pemulihan Aceh Berkelanjutan
Kawendra juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh proses pemulihan. Menurutnya, Aceh memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana, sehingga pemerintah perlu belajar dari pengalaman sebelumnya.
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan hasil pemulihan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menilai pemulihan Aceh tidak boleh bersifat jangka pendek. Program yang dirancang harus berkelanjutan dan mampu meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana di masa depan.
DPR mendorong agar pembangunan infrastruktur memperhatikan aspek mitigasi bencana, sehingga risiko kerusakan dapat diminimalkan jika kejadian serupa kembali terjadi.
Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com