Angka Kredit Dosen KIP-K Jadi Sorotan, DPR Terima Gelombang Keluhan
Gelombang keluhan dari kalangan dosen dan mahasiswa membuat isu angka kredit dosen serta program KIP Kuliah kembali menjadi sorotan DPR.
Dua isu yang paling banyak disorot adalah permasalahan angka kredit dosen serta kendala dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP-K.
Aduan tersebut disampaikan melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, hingga aspirasi yang masuk ke komisi terkait. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Aktor Senayan.
Masalah Angka Kredit Dosen Jadi Sorotan Utama
Persoalan angka kredit dosen menjadi salah satu keluhan paling dominan yang diterima DPR. Banyak dosen mengeluhkan sistem penilaian angka kredit yang dinilai rumit, lambat, dan tidak transparan.
Proses pengajuan kenaikan jabatan fungsional sering kali memakan waktu bertahun-tahun, meski syarat administratif telah dipenuhi.
Sejumlah dosen juga mengaku karya ilmiah, pengabdian masyarakat, serta aktivitas tridarma perguruan tinggi mereka kerap tidak diakui secara optimal dalam sistem penilaian.
Hal ini berdampak langsung pada karier dan kesejahteraan dosen, termasuk keterlambatan kenaikan pangkat dan tunjangan. DPR menilai kondisi tersebut berpotensi menurunkan motivasi dosen dalam menjalankan peran akademiknya.
KIP-K Dinilai Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran
Selain persoalan dosen, DPR juga menerima banyak keluhan terkait program KIP-K yang ditujukan untuk membantu mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
Aduan yang masuk mencakup keterlambatan pencairan dana, perubahan data penerima secara sepihak, hingga mahasiswa yang layak justru tidak mendapatkan bantuan.
Di beberapa daerah, mahasiswa penerima KIP-K mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan dasar perkuliahan akibat dana yang terlambat cair.
Ada pula laporan mengenai mahasiswa dari keluarga mampu yang justru lolos sebagai penerima bantuan. DPR menilai permasalahan ini menunjukkan lemahnya validasi data dan pengawasan di lapangan.
Baca Juga:
DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh Pendidikan Tinggi
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, DPR mendorong pemerintah, khususnya kementerian terkait, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan tinggi.
Evaluasi ini mencakup sistem penilaian angka kredit dosen, mekanisme birokrasi jabatan fungsional, hingga tata kelola bantuan pendidikan seperti KIP-K.
DPR menekankan pentingnya sistem yang adil, sederhana, dan berbasis kinerja nyata. Untuk dosen, DPR meminta agar proses penilaian angka kredit dibuat lebih transparan dan responsif terhadap dinamika dunia akademik.
Sementara untuk KIP-K, DPR mendesak adanya perbaikan sistem pendataan dan pengawasan agar bantuan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan.
Harapan Reformasi Demi Mutu Pendidikan Nasional
Lonjakan keluhan yang diterima DPR menjadi sinyal kuat bahwa reformasi pendidikan tinggi perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan. DPR berharap pemerintah tidak hanya merespons aduan secara administratif, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang yang berdampak nyata bagi dosen dan mahasiswa.
Peningkatan kesejahteraan dosen melalui sistem angka kredit yang adil diyakini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pengajaran dan riset.
Sementara itu, penyempurnaan program KIP-K diharapkan mampu menjaga prinsip keadilan sosial dalam akses pendidikan tinggi. DPR menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini agar pendidikan nasional dapat berjalan lebih inklusif, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari kumparan.com
