Usulan Mengejutkan! Elite PKS Ingin Suara Parpol Gagal Ambang Batas Digabung Ke DPR

Elite PKS usul suara parpol tak lolos ambang batas digabung ke fraksi DPR, wacana ini memicu pro dan kontra di Senayan.

Usulan tersebut langsung memantik perhatian karena menyentuh isu krusial dalam sistem pemilu dan representasi politik. Ambang batas parlemen selama ini menjadi penentu apakah suara pemilih dapat terkonversi menjadi kursi di DPR atau justru hangus.

Apakah gagasan ini akan membuka ruang baru bagi representasi suara rakyat, atau justru menimbulkan polemik konstitusional? Simak ulasan lengkapnya di Aktor Senayan.

Usulan Penggabungan Suara Parpol Oleh Hidayat Nur Wahid

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengusulkan agar suara partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen tetap dapat diakomodasi. Ia menawarkan mekanisme penggabungan suara ke fraksi partai yang berhasil melampaui parliamentary threshold.

Usulan tersebut ia sampaikan saat dihubungi pada Selasa (24/2/2026), sebagai respons atas dinamika sistem pemilu yang dinilai masih menyisakan persoalan representasi. Menurutnya, suara pemilih tidak semestinya hilang hanya karena terbentur ketentuan ambang batas.

Hidayat menilai perlu ada formula yang mampu menjaga keseimbangan antara penyederhanaan partai politik dan penghormatan terhadap pilihan rakyat. Gagasan ini pun kembali memantik diskusi mengenai desain sistem elektoral Indonesia ke depan.

Mengenal Konsep Stembus Accoord

Skema yang ditawarkan Hidayat dikenal dengan istilah stembus accoord, yaitu mekanisme penggabungan sisa suara antarpartai politik. Sistem tersebut pernah diterapkan dalam Pemilu 1999 dan menjadi bagian dari sejarah praktik demokrasi di Indonesia.

Dalam konsep tersebut, partai yang tidak memenuhi ambang batas tetap berpeluang memperoleh kursi melalui kesepakatan dengan partai lain yang lolos ke DPR. Penentuan distribusi kursi dilakukan berdasarkan kesepahaman politik di antara pihak yang bergabung.

Istilah stembus accoord juga tercatat dalam kajian hukum pemilu yang dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum. Pada masanya, mekanisme ini dipandang sebagai solusi kompromi dalam sistem multipartai yang masih dalam tahap konsolidasi.

Baca Juga: Plt Bupati Pati Dijadwalkan Diperiksa KPK di Polrestabes Semarang

Pengalaman PKS Pada Pemilu 1999

Hidayat mengingatkan bahwa partainya pernah menggunakan mekanisme tersebut ketika masih bernama Partai Keadilan. Pada Pemilu 1999, partai itu belum memenuhi ambang batas parlemen yang berlaku saat itu.

Melalui skema penggabungan suara dengan Partai Amanat Nasional, perolehan kursi yang sebelumnya terancam hilang akhirnya dapat terakumulasi. Hasil penggabungan tersebut membuat total kursi yang diperoleh menjadi signifikan di DPR.

Pengalaman historis ini dijadikan contoh bahwa sistem tersebut mampu menjaga keterwakilan politik. Kursi yang dihasilkan dari suara pemilih tetap tersalurkan melalui fraksi partai yang memenuhi persyaratan.

Jalan Tengah Antara Threshold Dan Representasi

Menurut Hidayat, perdebatan mengenai parliamentary threshold kerap memunculkan dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ambang batas diperlukan untuk menyederhanakan komposisi partai di parlemen agar lebih efektif.

Di sisi lain, aturan tersebut dapat menyebabkan jutaan suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi. Kondisi ini sering memunculkan kritik karena dianggap mengurangi kualitas representasi demokratis.

Dengan adanya mekanisme penggabungan suara, partai yang gagal melewati ambang batas tetap bisa berkontribusi dalam kerja legislatif. Skema ini dinilai dapat menjadi jembatan antara efektivitas parlemen dan perlindungan suara rakyat.

Kesesuaian Dengan Prinsip Konstitusional

Hidayat berpandangan bahwa gagasan tersebut tidak bertentangan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi. MK dalam sejumlah pertimbangannya mendorong penyederhanaan partai politik guna menciptakan sistem pemerintahan yang stabil.

Namun penyederhanaan itu, menurutnya, tidak boleh menghilangkan suara yang telah menghasilkan kursi berdasarkan sistem proporsional. Prinsip kedaulatan rakyat harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan elektoral.

Sebagai Wakil Ketua MPR, ia menilai stembus accoord dapat menjadi opsi kompromi yang tetap konstitusional. Wacana ini pun membuka ruang dialog lebih luas mengenai reformulasi sistem pemilu agar tetap adil, representatif, dan efektif.

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
• Gambar Kedua dari cnnindonesia.com